Gambaran dan Pendapat Tentang Kriminalisasi Jasa Konstruksi

Kriminalisasi industri dan keprofesian jasa konstruksi semakin hari semakin menjadi-jadi dan masuk ke wilayah profesi spesifik lain seperti profesi kedokteran, kelistrikan, wartawan dan mungkin profesi lain yang belum mencuat. Kriminalisasi tersebut telah membuat semakin muramnya wajah industri konstruksi Indonesia dan profesi yang terkait.

 

Definisi Kriminalisasi

Kata kriminalisasi berasal dari kata dasar kriminal, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ” berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana”. Dari wikipedia, kriminalisasi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat. Referensi lain menyebutkan bahwa kriminalisasi adalah proses yg memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Dalam perkembangan penggunaannya, kriminalisasi mengalami neologisme, yaitu menjadi sebuah keadaan saat seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karena hanya karena adanya sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan melalui anggapan mengenai penafsiran terhadap perlakuan sebagai kriminalisasi formal dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalam perseteruan KPK dan polisi, kata kriminalisasi digunakan media untuk mendefinisikan upaya polisi menjerat pemimpin KPK.

 

Pendapat Kriminalisasi Jasa Konstruksi Indonesia

Sekarang kita lihat wujud dan pendapat dari kriminalisasi yang terjadi pada dunia konstruksi di Indonesia yang diambil dari beberapa sumber online.

Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) GAPENSI, Ir. H. Soeharsojo mencontohkan bentuk dan dampak kriminalisasi konstruksi Indonesia berupa:

  • Adanya pasal kontrak sudah diatur klausul, bila terjadi kekurangan volume pekerjaan, maka kontraktor harus melengkapi. Sebaliknya, kalau terjadi kelebihan volume, pihak pemberi pekerjaan harus mengembalikan kepada kontraktor dalam bentuk uang atau memberi pekerjaan tambahan.
  • Auditor yang berpatokan pada pendekatan legalistik tanpa memperhatikan kaedah hukum yang berlaku. Menangani persoalan di perusahaan jasa konstruksi, seyogyanya BPK mempedomani kaedah-kaedah umum yang berlaku di bidang jasa konstruksi. Bila mengabaikan kaedah itu, pasti menimbulkan perbedaan penafsiran termasuk dalam penentuan alat bukti maupun cara perhitungan kerugian negara.
  • Tidak jelasnya domain kewenangan antara BPK dengan BPKP.  Contoh kasus terbaru adalah proyek JLS (Jalan Lingkar Salatiga) kota Salatiga – Jawa Tengah. Dimana keputusan BPK dapat dikalahkan oleh BPKP.
  • Pakar dan praktisi hukum mengakui bahwa perkara hutang piutang, domainnya perdata dan tidak bisa langsung dipidanakan. Tapi sekarang serba bisa. Pada umumnya permasalahan menyangkut kontraktor langsung dipidanakan. Hanya sedikit saja yang taat lewat hukum perdata. Banyak yang tidak kuat diperlakukan demikian, sehingga mereka beralih ke bisnis lain.
  • Dampak kriminalisasi yang menakutkan. Saking takutnya Pimpro bertemu kontraktor, sekarang ada aturan yang memperbolehkan peniadaan penjelasan pekerjaan (aanwijzing). Padahal aanwijzing sangat perlu. Karena membangun sesuatu dari nol, bisa berbeda pemahaman bila hanya berpatokan pada gambar. Saat aanwijzing inilah Pimpro menjelaskan detail pekerjaan sehingga tidak terjadi perdebatan saat pelaksanaan apalagi setelah pekerjaan rampung.
  • Dampak lain adalah sulitnya menghadang kontraktor penawar harga tidak wajar yang berdampak pada rendahnya mutu hasil konstruksi. Peraturan menghendaki pemenang tender dengan harga terendah, bukan yang kompeten dan efisien. Pimpro tidak kuasa menangani masalah ini karena dikhawatirkan akan dipidana.

 

Foto pelaksananaan diskusi panel terkait kriminalisasi kontrak kerja konstruksi

Prof. Nindyo (Profesor Hukum UGM), menyampaikan beberapa hal terkait kriminalisasi konstruksi Indonesia, sebagai berikut:

  • Persoalan sengketa kontrak konstruksi lebih sering terjadi dalam bentuk wanprestasi kegagalan bangunan, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi. Penyelesaian wanprestasi, adalah ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak dengan kesepakatan yang tertuang. Penyelesaian sengketa biasanya selalu diatur dalam kontrak yang disepakati para pihak. Karena itu, KUHP kurang tepat diterapkan untuk masalah ini.
  • Untuk penerapan pasal korupsi, Nindyo menyatakan ada akibat lanjutan yang muncul. Ia mencontohkan perusahaan swasta murni yang men-subkontrakkan pekerjaan konstruksi kepada perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD). Jika terjadi wanprestasi, Kejaksaan cenderung menganggap hal itu memenuhi unsur merugikan keuangan negara. Padahal, hubungan antara kedua perusahaan itu murni bersifat keperdataan. Karena itu, Nindyo mengharapkan masalah kontrak konstruksi dapat dijalankan sesuai mekanisme yang ada dalam kontrak.
  • Kejaksaan dinilai belum memiliki pemahaman yang baik mengenai masalah kontrak konstruksi. Dalam beberapa kasus, kejaksaan membawa sengketa kontrak konstruksi ke proses peradilan pidana. Dalam sengketa ini para pengusaha jaksa konstruksi diancam pasal KUHP atau tindak pidana korupsi.  Padahal kontrak adalah ranah hukum privat, yaitu hukum perdata, karena hanya melibatkan para pihak yang terikat kontrak. Ranah hukum privat memiliki mekanisme penyelesaian berbeda dengan hukum pidana. Karena itu, kejaksaan perlu memperbaiki mindset (cara pandang) dalam menyikapi kasus sengketa kontrak konstruksi. Masalahnya, pemahaman aparat kejaksaan, terutama di daerah, masih terbatas pada KUHP dan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia – Rudy Satrio Mukantardjo, mengatakan pendapatnya terhadap permasalahan ini, yaitu:

  • Sebaiknya permasalahan sengketa kontrak konstruksi diselesaikan melalui jalur perdata saja. Kontrak harus dihormati dan dijalankan.
  • Mengenai unsur kerugian negara, pada pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki unsur melawan hukum. Dengan unsur ini, Kejaksaan harus dapat membuktikan bahwa kesalahan konstruksi memang disengaja. Jika tidak, maka pasal korupsi tidak dapat menjerat pelaku jasa konstruksi.
  • Dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengandung kesalahan konsep. Permasalahan sengketa kontrak diatur dengan ranah perdata dan pidana sekaligus. Terdapat pasal mengenai tata cara penyelesaian sengketa kontrak secara perdata. Namun ada juga pasal mengenai sanksi pidana atas kesalahan pelaksanaan kontrak. “Ini suatu hal yang aneh. Untuk persoalan yang sama ada penyelesaian perdata, tapi juga sanksi pidana,” ujarnya. UU tersebut perlu segera diamandemen.

Menurut Staf khusus Jaksa Agung, Syahrudi bahwa tidak setiap sengketa kontrak konstruksi dijadikan kasus pidana oleh kejaksaan. Sengketa kontrak konstruksi akan melalui proses penyelidikan untuk menentukan perlu tidaknya hukum pidana digunakan. Menurutnya dalam menangani perkara, sering meminta penjelasan dari para ahli konstruksi.

Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jateng, Djoko Oryxahadi menuturkan, selama ini masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam proyek jasa konstruksi. Regulasi di bidang jasa konstruksi belum memberikan kepastian hukum untuk melindungi pengusaha jasa konstruksi. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di industri jasa konstruksi membuat beberapa pengusaha harus terlibat kasus hukum. Hal ini disebabkan karena belum sinkronnya regulasi yang diatur oleh pemerintah dengan praktik di lapangan.

Menurut Bernado Amaral, SIP., SH., MH dalam makalahnya yang berjudul Kriminalisasi Jasa Konstruksi, disimpulkan bahwa pada prinsip kontrak jasa konstruksi sudah mempunyai, aturan-aturan tersendiri yang cukup dipergunakan untuk menyelesaikan masalah jika ada pelanggaran. Namun perlu di garis bawahi, bahwa kaitan dengan masalah keuangan Negara dan sejarah perkembangan Jasa konstruksi masa silam, banyak ketimpangan-ketimpangan, sehingga hal semacam itu menjadi referensi bagi pemerintah untuk memperbaik kinerja dalam pengawasan, keuangan Negara. Dilain pihak juga terjadi ulur tarik tersebut mungkin, pihak pemerintah juga menjalankan amanat undang-undang yang memberikan wewenang kepadanya untuk menjalankan tugasnya.

 

(Untuk berdiskusi dan konsultasi terkait permasalahan Project Management yang sedang dihadapi, silahkan klik – Konsultasi. Untuk melihat lengkap seluruh judul posting, silahkan klik – Table of Content.)


 

Did you like this? Share it:
This entry was posted in Peraturan, Proyek Indonesia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>