Kontrak merupakan dokumen yang penting dalam proyek. Segala hal terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Pemahaman kontrak mutlak diperlukan oleh Tim proyek dalam menjalankan proyek agar semua masalah dan risiko yang terkandung di dalamnya dapat diatasi dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak untuk mengatasinya. Kerugian proyek terbesar disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi. Sayang kesadaran tentang pemahaman kontrak belum tinggi. Saya berusaha berbagi ilmu yang saya dapat ketika penelitian mengenai kontrak. Ini adalah tulisan pertama sebagai pendahuluan. Isinya banyak teori. Yah, begitulah kontrak. Kerjaan kertas, kurang diperhatikan manajemen, dan kurang dipahami pelaku. Begitu risiko kontrak terjadi, baru sadar. Mudah2an tidak panas2 soto ayam..:-)Definisi Kontrak

Definisi kontrak adalah:

  • PMBOK : Dokumen yang mengikat pembeli dan penjual secara hukum. Kontrak merupakan persetujuan yang mengikat penjual dan penyedia jasa, barang, maupun suatu hasil, dan mengikat pembeli untuk menyediakan uang atau pertimbangan lain yang berharga.
  • FIDIC Edisi 2006 : Kontrak berarti Perjanjian Kontrak (Contract Agreement), Surat Penunjukan (Letter of Acceptance), Surat Penawaran (Letter of Tender), Persyaratan (Conditions), Spesifikasi (Spesifications), Gambar-gambar (Drawings), Jadual/Daftar (Schedules), dan dokumen lain (bila ada) yang tercantum dalam perjanjian kontrak atau dalam Surat Penunjukan.
  • UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dijelaskan bahwa kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
  • Kontrak kerja konstruksi adalah juga kontrak bisinis yang merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya terdapat tindakan-tindakan yang bermuatan bisnis. Sedangkan yang dimaksud bisnis adalah tindakan yang mempunyai aspek komersial. Dengan demikian kontrak kerja konstruksi yang juga merupakan kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial (Hikmahanto Juwana, 2001).

Dokumen kontrak yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah dokumen Syarat-syarat Perjanjian (Condition of Contract) karena dalam dokumen inilah dituangkan semua ketentuan yang merupakan aturan main yang disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Syarat, Aspek, dan Asas Kontrak

Dalam kontrak kerja konstruksi pada umumnya merupakan kontrak bersyarat yang meliputi:

1.    Syarat validitas, merupakan syarat berlakunya satu perikatan

2.   Syarat waktu, merupakan syarat yang membatasi berlakunya kontrak tersebut. Hal ini berkaitan dengan sifat proyek yang memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya.

3.   Syarat Kelengkapan, merupakan syarat yang harus dilengkapi oleh satu atau kedua pihak sebagai prasyarat berlakunya perikatan bersyarat tersebut. Kelengkapan yang dimaksud dalam kontrak kerja konstruksi, diantaranya kelengkapan desain, kelengkapan gambaran dan kelengkapan jaminan.

Aspek-aspek kontrak adalah teknik, keuangan dan perpajakan, serta aspek hukum. Aspek teknik antara lain terdiri atas:

a.   Syarat-syarat umum kontrak (General Condition of Contract)

b.   Lampiran-lampiran (Appendix)

c.   Syarat-syarat Khusus Kontrak (Special Condition of contract / Conditions of Contract – Particular)

d.   Spesifikasi Teknis (Technical Spesification)

e.   Gambar-gambar Kontrak (Contract Drawing)

Aspek Keuangan / Perbankan terdiri atas:

a.       Nilai kontrak (Contract Amount) / Harga Borongan

b.      Cara Pembayaran (Method of Payment)

c.       Jaminan (Guarantee / Bonds)

Aspek yang terkait dengan Perpajakan adalah:

a.       Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b.      Pajak Penghasilan (PPh)

Aspek Perasuransian, Sosial Ekonomi dan Administrasi antara lain:

a.   CAR dan TPL

b.   ASKES

c.   Keharusan penggunaan Tenaga kerja lokal, lokasi perolehan material dan dampak lingkungan.

d.  Sisi administrasi antara lain keterangan mengenai para pihak, laporan keuangan, surat-menyurat dan hubungan kerja antara pihak.

Menurut KUH Perdata, tiga asas hukum kontrak yang berlaku di Indonesia yaitu asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang dan asas berkonsensualitas. Asas kebebasan berkontrak merupakan kebebasan membuat kontrak sejauh tidak bertentangan hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

1.      Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak

2.      Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak

3.      Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak

4.      Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak

5.      Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak

Asas mengikat sebagai undang-undang secara tersurat tercantum di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut. Asas konsensualitas yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH Perdata berarti sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak di dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan asas-asas kontrak yang digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu :

1. Adil, yaitu melindungi kepentingan masing-masing pihak secara wajar dan tidak melindungi salah satu pihak secara berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

2. Seimbang, yaitu pembagian risiko antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus seimbang.

3. Setara, yaitu hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa harus setara

Kontrak konstruksi, bagaimanapun bentuk dan jenisnya haruslah mentaati peraturan yang ada. Artinya kontrak tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kontrak yang terdapat dalam peraturan atau perundang-undangan di negara dimana proyek konstruksi dilaksanakan. Ilustrasi keberadaan kontrak secara hukum ditunjukkan dalam gambar berikut:

Kontrak konstruksi di negri ini, pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Terutama untuk proyek swasta. Pihak swasta ingin memindahkan segala risiko ke pihak kontraktor. Padahal, ini akan jadi bumerang bagi pihak swasta tersebut.

Referensi : Buku Advanced and Effective Project Management

Untuk melihat daftar artikel ⇒ Table of Content, dan konsultasi Project Management ⇒ Konsultasi. Daftar karya ada pada ⇒ Innovation Gallery, dan daftar riset pada ⇒ Research Gallery

2 thoughts on “Dasar-dasar Kontrak Konstruksi”
  1. Dalam kesempatan ini kami bertanya terkait dengan kontrak, yaitu :
    1. Apakah penilaian prestasi pekerjaan proyek sipil dpt dilakukan dengan menggunakan milestone ? bila dapat mohon utk dpt diberikan contohnya.
    2. Bagaimana pekerjaan tambah/kurang utk proyek single year (berdasarkan dokumen kontrak) dan proyek multi year (berdasarkan harga hasil negosiasi).
    3. Apakah diperkenankan serah terima parsial ? apakah hal tsb harus di atur sejak awal.
    4. Apakah pekerjaan Material on Site (MOS) dapat diperhitungkan sebagai prestasi pekerjaan atau tidak ?
    5. Umunya berapa % besarnya sanksi kelalaian pekerjaan ?
    6. Berapa lama rata-rata tenggang waktu antara BAPP dengan BAST 1 ?
    7. Apa definisi sub kontraktor dan bagaimana mekanismenya ?
    8. Bagaimana penyelesaian perselisihan melalui BANI Pro dan Kons nya ?

  2. Bolehkah saya bertanya mas :
    Apa contoh salah satu penerapan Joint Contract Tribunal di Indonesia? karena saya cari hampir-hampir tidak ada penerapannya sama skali, padahal JCT juga salah satu standar kontrak konstruksi yang diterapkan di tingkat internasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code