Keseimbangan antara kepentingan untuk memperoleh profit tidak berarti dapat memberikan legitimasi untuk menurunkan perhatian dan komitmen menjaga lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik. Inisiatif global dari beberapa lembaga keuangan di dunia telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu inisiatif global dimaksud adalah Kesepakatan RIO+ yang memuat komitmen negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global dan mmbantu negara-negara berkembang juga melakukan program pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, The Equator Principles (EP) yang diikuti 70 institusi keuangan yang berkomitmen untuk tidak akan memberikan pinjaman atas proyek bernilai USD 10 juta atau lebih jika calon debiturnya tidak mematuhi aturan-aturan sosial dan lingkungan hidup yang berlaku dan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh EP.

Publikasi yang berjudul Sustanaible Project Finance, the Adoption of the Equator Principles and Shareholder Value Efefcts dalam jurnal Business Strategy and the Environment, Vol. 23/6, 2014 oleh Eisenbeach et al. menyimpulkan bahwa bank-bank yang mengadopsi EP – alih-alih mengalami penyusutan pangsa pasar sebagaimana yang banyak dikhawatirkan bila bank melakukan penapisan dengan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih ketat – sesungguhnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mengadopsinya.

Indonesia sebagai salah satu negara G20, juga telah menunjukkan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun 2020 pada Pittsburgh Summit di tahun 2009. Sebagai salah satu otoritas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk mensukseskan komitmen tersebut melalui program keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Program ini dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak sehingga tercipta dukungan pembiayaan kepada lembaga yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Keuangan berkelanjutan terdiri dari dimensi:

  1. Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
  2. Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
  3. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
  4. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment).

Cakupan prinsip-prinsip dalam keuangan berkelanjutan adalah:

  1. Prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah, dan meminimalisir dampak negative yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional OJK.
  2. Prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energy, pertanian (dalama rti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memmiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
  3. Prinsip tata kelola lingkungan hidup dan sosial serta pelaporan de ngan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah LJK; serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan kepada masyarakat.
  4. Prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerja sama antara LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestic maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

Pasal 1 ayat 33 UU PPLH No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup ini mencakup:

  1. Insentif dan disinsentif bagi sektor jasa keuangan seperti bank, industri keuangan non-bank, dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup, pendanaan jasa lingkungan hidup dan asuransi lingkungan hidup.
  2. Pendanaan, yang mengatur mengenai dana jaminan pemulihan sektor tambang, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan serta dana amanah atau bantuan untuk konservasi.
  3. Perencanaan yang mengatur PDB/PDRB, kompensasi imbal jasa antar daerah, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta internalisasi biaya lingkungan hidup.

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan lembaga pembiayaan satu-satunya di Asia Tenggara yang mendapatkan akreditasi untuk menyalurkan dana-dana hibah dan pinjaman khusus dari lembaga-lembaga internasional seperti Green Cimate Fund (GCF), AFD, UNDP, GIZ, dan World Bank. Dana-dana hibah dan pinjaman khusus tersebut merupakan salah satu fasilitas pembiayaan kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkontribusi dalam penanganan permasalahan lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi ancaman pemanasan global, antisipasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan rendah karbon. Fasilitas ini menunjukkan komitmen PT SMI untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.

Penulis : Sari Amelia – Engineer Tripatra

Referensi

  1. Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Roadmap for Sustainable Finance di Indonesia.
  2. Winarni, Rahmawati Retno, Jalal, -. (2018). Industri Ekstraktif dan Sektor Keuangan. Transformasi untuk Keadilan Indonesia.
  3. https://ptsmi.co.id/

Untuk melihat daftar artikel ⇒ Table of Content, dan konsultasi Project Management ⇒ Konsultasi. Daftar karya ada pada ⇒ Innovation Gallery, dan daftar riset pada ⇒ Research Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code