Pengertian dan Tujuan

Proyek investasi seperti proyek konstruksi umumnya membutuhkan biaya yang besar yang sering tidak dapat dipenuhi dari kas internal perusahaan atau organisasi, sehingga membutuhkan pendanaan dari luar yang cukup besar. Keterlibatan pihak pemberi dana menimbulkan implikasi kompleksitas pada proses pendanaan. Hal ini karena pemberi pinjaman menginginkan dana dapat dikucurkan sesuai kebutuhan dan dikembalikan pada waktu yang sesuai perjanjian, serta dikelola secara baik sesuai perjanjian. Konsekuensinya diperlukan proposal yang komprehensif dan kontrak perjanjian yang relatif ketat. Di sisi lain, pihak penerima pinjaman menginginkan pengembalian yang ringan, fleksibel terhadap perubahan akibat risiko, bunga bank yang menarik, agar tidak memberatkan cash flow dan tidak menurunkan profitabilitas proyek.

Pada proyek yang berukuran besar hingga megaproject, pihak pemberi dana umumnya terdiri atas beberapa pihak secara sendiri maupun konsorsium pemberi dana. Di samping sharing atas kebutuhan dana, juga sharing risiko yang dianggap besar atas pinjaman dana disamping keuntungan. Keterlibatan banyak pihak semakin membuat kompleksitas pendanaan semakin tinggi yang membutuhkan pengelolaan yang khusus.

Sumber Pendanaan Proyek

Terdapat beberapa sumber pendanaan proyek (project financing) yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar,  yaitu:

  • Modal Sendiri (Equity Capital) – Modal yang didapat dari internal perusahaan. Terdapat dua cara atau sumber yaitu dengan menerbitkan saham (right issue) dan laba keuntungan usaha yang ditahan (retained earning).
  • Modal dari Luar – Modal yang didapatkan dari kreditor berupa pinjaman (loan). Pinjaman ini memiliki tempo pengembalian dan grace period yang variatif sesuai kebutuhan. Untuk memperkecil risiko, pihak kreditor sering meminta jaminan (security). Konsekuensi pinjaman adalah fee biaya administrasi dan bunga bank yang besarannya relatif terhadap pasar uang dan risiko premium atas proyek investasi tersebut.

Dengan adanya dana dari luar, maka akan terbentuk suatu bentuk dan skema pendanaan tertentu. Semakin besar dana dari luar yang diperlukan maka akan semakin kompleks pula skema pendanaan untuk proyek. Gambar 2.13 menunjukkan model pendanaan proyek.

Model Pendanaan Proyek

Seperti yang telah disebutkan, dikarenakan keterbatasan modal sendiri, maka kebutuhan dana dari luar pada proyek merupakan suatu hal yang pasti mengingat besarnya kebutuhan modal dan dana untuk kebutuhan investasi proyek terutama pada proyek-proyek konstruksi berukuran besar hingga mega proyek.

Sumber pendanaan investasi proyek pada dasarnya ada tiga cara, yaitu penerbitan saham, penahanan laba, dan hutang. Penerbitan saham baru atau right issue akan menghasilkan dana yang cukup besar untuk mendanai investasi proyek. Dimana harga saham yang diterbitkan akan tergantung dengan kinerja usaha perusahaan tersebut. Pembeli saham akan menjadi investor (share holder). Di sisi lain, pemilik saham lama, akan mengalami dilusi harga saham.

Penahanan laba dapat menjadi sumber dana yang murah untuk pengembangan usaha seperti investasi proyek. Namun disisi lain, banyak investor yang menginginkan adanya pembagian deviden yang besar dan rutin setiap tahun. Sehingga proses persetujuannya akan cukup sulit kecuali para investor menyadari pentingnya tambahan modal untuk pengembangan usaha.

Cara yang ketiga adalah hutang (loan). Pendanaan ini membutuhkan jaminan dan biaya yang cukup tinggi yang dituangkan dalam perjanjian. Terdapat beberapa alternatif hutang untuk mendanai proyek seperti yang diperlihatkan dan dijelaskan pada Tabel berikut :

Jenis-jenis Pinjaman

Berbagai jenis pinjaman yang disebutkan pada tabel di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dalam pengambilan keputusan atas pinjaman dana untuk proyek, perlu untuk menganalisa jenis pinjaman yang paling sesuai dengan kondisi proyek yang ada.

Bentuk Kerja Sama Khusus Terkait Pendanaan Proyek

Perkembangan bisnis pada era globalisasi telah mendorong pelaku bisnis untuk bekerja sama secara kolaboratif dimana saling mengisi untuk lebih kompetitif. Hal ini memunculkan beberapa perkembangan model pendanaan yang relatif baru. Beberapa bentuk kerja sama kolaboratif terkait pendanaan proyek adalah sebagai berikut :

  • Built, Operate, and Transfer (BOT)Suatu kerjasama antara kontraktor dengan perusahaan lain dalam suatu konsorsium yang mengusahakan pendanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan mengoperasikan proyek. Konsorsium ini mendapatkan imbal hasil atas pengoperasian proyek dalam waktu tertentu untuk pengembalian dana. Setelah pada waktu tertentu, bangunan ini diserahkan kepada pemilik tanah.
  • Build Own Operate (BOO) – Merupakan pemberian konsesi, dimana investor memiliki hak mendapatkan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar. Sehingga investor dapat menarik biaya dengan persetujuan pemerintah dari pemakai jasa infrastruktur yang dibangunnya (Noor, 2007). Dalam hal ini pihak swasta mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun pihak pemerintah mengatur harga dan kualitas layanan. Model ini banyak dipakai untuk menyediakan fasilitas baru yang dapat diantisipasi agar permintaan pasar akan selalu ada.
  • Build Develop Operate (BDO) – Swasta menyewa/membeli fasilitas dari pemerintah, melakukan ekspansi, modernisasi kemudian mengoperasikannya berdasarkan kontrak. Pihak Swasta berharap dengan melakukan investasi akan mendapat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar (Supriyatna, 2010).
  • Build Lease Transfer (BLT) – Pada jenis ini setelah fasilitas selesai dibagun (build), pemilik suatu fasilitas seolah-olah meyewakan fasilitas yang baru dibangun untuk suatu kurun waktu tertentu (Lease) kepada investor sebagai angsuran dari investasi yang sudah ditanamkan atau fasilitas tersebut dapat pula disewakan kepada pihak lain. Tentu saja untuk ini diperlukan perjanjian sewa (lease Agreement). Setelah masa sewa berakhir, fasilitas diserahkan kepada pemilik fasilitas (Transfer).
  • Buy Build Operate (BBO) – adalah suatu fasilitas publik yang ada dipindah tangankan ke pihak swasta untuk dilakukan renovasi dan dioperasikan selama suatu periode tertentu atau sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, tetapi kepemilikan berada di tangan pihak swasta. Bentuk kerja sama mengijinkan pihak pemerintah untuk mengawasi terhadap keamanan, dampak lingkungan, harga, serta mutu layanan kepada masyarakat.
  • Lease Develop Operate (LDO) – Pihak swasta menyewa fasilitas dari pemerintah, melakukan ekspansi, modernisasi kemudian mengoperasikannya berdasarkan kontrak. Swasta berharap dengan melakukan investasi akan mendapat pengembalian investasi dan keuntungan wajar (Supriyatna, 2010).
  • Wrap Around Addition (WAA) – Pihak swasta membiayai dan melaksanakan pembangunan suatu pekerjaan tambahan dan dapat mengoperasikannya untuk waktu tertentu dalam rangka pengembalian investasi (Supriyatna, 2010).
  • Build Own Operate Transfer (BOOT) – yaitu pihak swasta membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola dan menghimpun pembayaran dari pengguna infrastruktur, dan pada akhir hak guna pakai, kembali menjadi hak milik pemerintah (Supriyatna, 2010).
  • Build Lease Operate Transfer (BLOT) – Yakni pemerintah menyerahkan aset berupa tanah/lahan kepada swasta untuk dibangun, dikelola (termasuk menyewakan kepada pihak lain) selama waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali kepada pemerintah setelah habis masa kontraknya (Noor, 2007).
  • Build Transfer Operate (BTO) – Suatu praktek kerja sama di mana pihak swasta mendanai dan membangun fasilitas dan selanjutnya memindahtangankan kepada instansi pemerintah pada saat selesai pembangunannya. Selanjutnya pihak swasta mengoperasikannya untuk suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
  • Build Transfer Lease (BTL) – Yakni swasta membangun infrastruktur di atas tanah pemerintah. Infrastruktur yang dibangun menjadi milik pemerintah, swasta punya hak opsi atau pilihan untuk menyewa atau tidak infrastruktur tersebut (Noor, 2007).

Terkait dengan proses pendanaan ini terdapat kriteria bagi calon investor yaitu bahwa tingkat keuntungan harus dapat menutup biaya modal yang dapat menggunakan NPV dimana arus diskonto sama dengan biaya modal atau Cost of Capital (CoC). WACC atau Weighted Average Cost of Capital adalah biaya modal rata-rata tertimbang yang merupakan parameter untuk menghitung biaya modal yang sering digunakan pada proyek-proyek besar dengan pendanaan lebih dari satu sumber. Sedangkan MARR (Minimum Attractive Rate of Return) merupakan arus pengembalian minimal yang menarik. Parameter ini digunakan untuk mengkaji arus pengembalian atau tingkat keuntungan dimana nilai MARR harus lebih besar dari CoC.

Referensi : Buku Advanced and Effective Project Management

Untuk melihat daftar artikel ⇒ Table of Content, dan konsultasi Project Management ⇒ Konsultasi. Daftar karya ada pada ⇒ Innovation Gallery, dan daftar riset pada ⇒ Research Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code