Kelayakan sosial ekonomi umumnya digunakan untuk mengkaji tingkat manfaat proyek investasi terhadap masyarakat atau negara secara menyeluruh yang dapat mencakup aspek selain finansial. Kalayakan ini sering digunakan pada proyek pemerintah. Sedemikian analisis ini tidak hanya dibatasi pada komponen yang ada pada analisis kelayakan finansial biasa seperti biaya awal, biaya operasi, pendapatan, dan lain-lain.

Analisis ini, menitikberatkan pada aspek sosial ekonomi secara menyeluruh. Contoh penggunaan analisis ini pada proyek-proyek pemerintah seperti bendungan, irigasi, jalan, jembatan pelabuhan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan analisis ini direkomendasikan oleh S. Curry dan J. Weiss serta UNIDO sebagai berikut :

  • Membuat aliran sumberdaya dengan harga pasar – Langkah ini digunakan untuk evaluasi pada proyek dari aspek modal keseluruhan (total capital point of view).
  • Membuat aliran sumberdaya dengan menggunakan harga semu – Langkah ini dilakukan dengan menggunakan faktor konversi (conversion factor). Langkah ini digunakan untuk mengevaluasi proyek dari aspek efisiensinya.
  • Menilai manfaat proyek –  Manfaat proyek dinilai atas kontribusinya terhadap tabungan dan pemerataan pendapatan. Ini digunakan untuk evaluasi dari sudut sosial ekonomi.

Perbedaan Dengan Kelayakan Finansial

Dengan fokus kelayakan ini adalah manfaat pada aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh, dan disponsori oleh pemerintah, maka terjadi beberapa perbedaan dengan analisis finansial. Atas perbedaan tersebut, maka diperlukan beberapa penyesuaian pada beberapa hal. Beberapa diantaranya adalah sebagai beirkut (Soeharto – 1998) :

  • Perhitungan pajak – Pada proyek pemerintah, pajak tidak mengurangi manfaat. Hal ini karena pajak merupakan perpindahan pembayaran antar sektor sebagai bagian dari perputaran ekonomi nasional.
  • Subsidi – Pada aspek sosial ekonomi, subsidi dianggap sebagai transfer. Namun harus dilakukan penyesuaian apabila mempengaruhi harga atas barang-barang hasil proyek.
  • Ketidaksempurnaan pasar – Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya intervensi peraturan atau proteksi dari pihak pemerintah.
  • Konsep consumer / product surplus – Merupakan potensi perubahan harga produk atau bahan baku saat adanya proyek. Harga dapat turun akibat tambahan supply atau sebaliknya harga naik karena peningkatan demand atas adanya proyek.
  • Dampak Eksternal – Merupakan dampak atas adanya proyek. Dampak ini dapat positif maupun negatif. Suatu proyek dapat memberikan kedua dampak sekaligus dan keduanya harus diperhitungkan. Sebagai contoh adalah proyek High Speed Train (HST) akan berdampak positif dalam mempercepat perjalanan darat, namun dapat juga berdampak negatif atas pengurangan volume lalulintas jalan tol dengan rute yang sama.
  • Pemerataan pendapatan – Manfaat atas pemerataan pendapatan akan tergantung pada situasi dan kondisi. Pemerataan pendapatan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Manfaat ini tidak menjadi pertimbangan dalam kelayakan finansial oleh swasta.
  • Tabungan (saving) – Aspek ini perlu dihitung terutama oleh pemerintah di negara-negara berkembang yang memerlukan modal untuk investasi. Pada negara-negara ini, proyek yang mendorong saving akan lebih diperhatikan daripada proyek yang mendorong konsumsi.

Pada langkah kedua yang direkomendasikan, dilakukan perhitungan dengan menggunakan harga semu (shadow price) baik untuk masukan maupun keluaran. Kondisi ini disebabkan oleh fakta dimana harga pasar pada kondisi tertentu tidak sepenuhnya terbentuk oleh persaingan bebas, tapi dipengaruhi pula oleh adanya beberapa faktor lain seperti intervensi dan atau dalam bentuk peraturan pemerintah setempat. Sebagai contoh adalah penetapan harga BBM bersubsidi pada negara-negara berkembang atau negara penghasil minyak. Intervensi yang mempengaruhi harga pasar dapat dalam beberapa mekanisme, yaitu :

  • Penetapan jenis nilai tukar dan intervensi khusus bank central dalam menjaga nilai tukar mata uang agar tidak terlalu cepat turun (depresiasi) atau naik (apresiasi)
  • Penetapan upah minimum regional (UMR) yang dapat mempengaruhi kondisi harga pasar
  • Kenaikan gaji khusus PNS yang sering berdampak pada kenaikan harga barang
  • Impor komoditas khusus untuk menekan inflasi
  • Tindakan khusus seperti operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog untuk mengendalikan harga
  • Penetapan pajak-pajak khusus dalam rangka mengendalikan harga atau proteksi khusus.
  • Dan berbagai bentuk intervensi lainnya.

Ketentuan Kelayakan Sosial Ekonomi

Kelayakan sosial ekonomi ditentukan berdasarkan hasil analisis yang menggunakan formula dasar menghitung BCR, yaitu :

Hasil analisis kelayakan sosial ekonomi dianggap menarik apabila manfaat (benefit) lebih besar dari biaya atau suatu proyek dinilai layak apabila nilai BCR bernilai positif (BCR > 1). Sebaliknya, apabila nilai BCR kurang dari 1 (BCR < 1) maka proyek ditolak. Benefit akhir merupakan selisih atas benefit langsung dan kerugian (disbenefit). Parameter penting analisis ini adalah benefit cost ratio (BCR). Dengan adanya unsur kerugian (disbenefit), maka konsep BCR awal sedikit mengalami perubahan.

Dalam hal pengambilan keputusan atas adanya harga semu pada analisis kelayakan sosial ekonomi, maka akan mungkin terjadi perbedaan atas nilai indikator seperti NPV. Dalam analisis ini, akan terjadi empat kemungkinan nilai NPV yang memiliki implikasi khusus dalam pengambilan keputusan.

Contoh Pada Proyek Jalan dan Jembatan

Pada perhitungan BCR, harus ditetapkan deskripsi manfaat yang akan diperoleh dengan adanya proyek tersebut. Sebagai contoh yang cukup jelas pada proyek investasi jalan dan jembatan, Departemen Pekerjaan Umum telah memberikan pedoman mengenai perhitungan nilai manfaat proyek investasi tersebut, yaitu :

  • Penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) – Dimaksudkan untuk mengevaluasi peningkatan pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan menurut kriteria ekonomi, sehingga diketahui bahwa biaya yang dialokasikan dapat memberikan tingkat manfaat yang tinggi. Manfaat langsungnya adalah penghematan biaya perjalanan, yaitu selisih biaya perjalanan total dengan proyek dan tanpa proyek. Biaya perjalanan terdiri atas biaya operasi kendaraan (BOK) dan nilai waktu. BOK diturunkan dari hasil prediksi lalu lintas berupa total jumlah kendaraan-km harian dengan kecepatan rata-rata serta unit BOK untuk masing-masing kecepatan. Perhitungan BOK dapat mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
  • Penghematan nilai waktu perjalanan – diperoleh dari selisih perhitungan waktu tempuh untuk kondisi dengan proyek dan tanpa proyek. Nilai waktu yang digunakan dapat ditetapkan dari hasil studi nilai waktu yang menggunakan metode produktifitas, stated preference atau revealed preference. Perkiraan waktu tempuh perjalanan (travel time) pada tahun dasar untuk berbagai jenis kendaraan diperoleh melalui survey lapangan dengan menggunakan pedoman yang ada.
  • Penghematan biaya kecelakaan – Perhitungan diperoleh dari selisih perhitungan biaya kecelakaan pada kondisi dengan proyek dan tanpa proyek yang dapat menggunakan pedoman perhitungan biaya kecelakaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Besaran biaya kecelakaan dihitung berdasarkan jumlah kecelakaan dari satuan kecelakaan yang diklasifikasi dalam kecelakaan dengan konban mati, kecelakaan dengan korban luka berat, kecelakaan  dengan korban luka ringan, dan kecelakaan dengan kerugian materi.
  • Reduksi perhitungan total penghematan biaya – Dengan memperhatikan kurva permintaan (demand curve), total manfaat untuk lalu lintas normal dihitung penuh, sedangkan untuk lalulintas terbangkit diperhitungkan sebesar ½ x selisih biaya x volume lalulintas terbangkit
  • Pengembangan ekonomi (producer surplus dan consumer surplus) – Mengkaji adanya pusat pertumbuhan pada suatu lokasi yang dapat memicu tumbuhnya bangkitan pergerakan, sehingga pengembangan jaringan jalan sebagai sarana perhubungan sangat dibutuhkan bagi perkembangan suatu daerah. Kajian ini meliputi kajian terhadap tingkat aksesibilitas yang dapat diukur dari besar-kecilnya aliran pergerakan penduduk antar wilayah, dan Keberadaan sistem transportasi yang ditunjang oleh kelengkapan prasaran dan sarana perhubungan, baik regional maupun lokal.
  • Penghematan dalam pemeliharaan jalan (maintenance benefit) – Pembangunan suatu infrastruktur baru atau peningkatan terhadap infrastruktur yang ada dapat memberikan kontribusi keuntungan berupa penghematan biaya pemeliharaan infrastruktur pada keseluruhan jaringan. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan pengguna infrastruktur lama kepada infrastruktur baru atau infrastruktur ynag ditingkatkan, sehingga beban infrastruktur lama menurun. Selain itu biaya pemeliharaan dari jalan hasil pembangunan adalah relatif lebih murah.

Referensi : Buku Advanced and Effective Project Management

Untuk melihat daftar artikel ⇒ Table of Content, dan konsultasi Project Management ⇒ Konsultasi. Daftar karya ada pada ⇒ Innovation Gallery, dan daftar riset pada ⇒ Research Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code