Menyoal Penyakit Kronis RKS Yaitu Copas dan Solusinya

Praktik Copas RKS yang kronis sepertinya sudah dimaklumi oleh sebagian pelaku konstruksi. Padahal dampak yang ditimbulkannya tidaklah kecil karena RKS bukanlah hal yang sepele. RKS adalah salah satu pedoman utama pelaksanaan proyek. Copas RKS yang menjadikan RKS tidak applicable akan berdampak dispute, keterlambatan, hingga temuan auditor.

 

Barangkali wujudnya yang tebal, bertele-tele, dan kadang dalam bahasa Inggris telah membuat banyak orang yang kurang peduli untuk melakukan review atas dokumen penting ini. Padahal telah banyak sekali kasus di proyek yang semestinya tidak perlu terjadi terus berlangsung berulang-ulang. Masa tidak ada yang peduli?

Mungkin untuk lebih jelasnya, akan saya ungkap beberapa kejadian yang bisa menjadi bahan kajian bersama, yaitu:

  • RKS itu sering merujuk pada peraturan atau code yang tidak update. Bukankah code itu selalu disempurnakan? Seperti pada peraturan gempa di Indonesia yang belum lama ini disempurnakan akibat beberapa kejadian gempa besar. Mestinya RKS harus merujuk pada peraturan yang terbaru. Tapi karena bawaan Copas, maka peraturan yang dirujuk menjadi tidak sesuai.
  • RKS pada proyek sebelumnya yang berstandart tinggi karena kondisi spesifiknya dicopas pada pelaksanaan proyek lain yang sangat berbeda kondisinya. Contohnya adalah ketentuan penggunaan type semen tertentu pada proyek sebelumnya pada pondasi yang berada di tanah yang memiliki kadar kimia berbahaya tertentu. Jika proyek berikutnya memiliki kondisi tanah yang baik, tentu saja tidak perlu mensyaratkan type semen tertentu. Di samping mahal, akan menyulitkan proses pengadaannya. Ini adalah pemborosan.
  • RKS pada proyek sebelumnya menggunakan material tertentu yang tersedia di pasaran. Lalu karena copas, digunakan kembali pada proyek yang berada di remote area dimana material tersebut mustahil digunakan. Akibatnya terjadi dispute yang memakan waktu sehingga mengorbankan waktu pelaksanaan proyek.
  • RKS pada proyek EPC yang mensyaratkan penggunaan ukuran material tertentu yang aslinya tidak perlu. Hal ini karena proyek EPC menjamin struktur bangunan yang didesign. Sehingga seharusnya yang disyaratkan adalah tingkat keamanan bangunan itu sendiri. Ini disadari tapi karena copas, lalu terjadi berulang kali dan menjadi dispute yang berulang pula.

Contoh di atas hanyalah beberapa yang ditemukan dalam pelaksanaan proyek. Oke, kita bahas saja bagaimana seharusnya mengelola atau membuat RKS pada suatu proyek dengan lebih baik sebagai lesson learned.

  1. Bentuk RKS. Saya mengusulkan agar RKS dapat dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana walau tidak mengurangi tingkat detilnya. Mengingat ini adalah dokumen teknis, akan lebih baik dibuat lebih banyak tabel resume untuk memudahkan proses review. Dengan adanya tabel / schedule, maka bentuk RKS akan lebih tipis dan tidak bertele-tele. Ini terutama pada syarat teknis, beberapa syarat pelaksanaan, dan beberapa syarat adminstrasi.
  2. Identifikasi Syarat Spesifik-Unik. Maksudnya adalah melakukan identifikasi atas sebagian syarat RKS yang sangat tergantung pada kondisi proyek yang bersifat unik. Ini terutama pada syarat teknis dan syarat pelaksanaan. Identifikasi ini akan membantu perencana atau owner dalam menentukan syarat yang tepat atau applicable untuk suatu proyek. Syarat spesifik inilah yang tidak boleh dicopas.
  3. Kajian Keunikan Proyek. Proyek itu unik. Artinya tidak akan pernah sama antara suatu proyek dengan proyek lainnya. Seperti yg dicontohkan pada kasus di atas, keunikan proyek walaupun untuk fungsi dan bentuk yg hampir sama, tapi bisa jadi karena berada di lokasi yang berbeda, maka akan ada perbedaan atas kondisi tanah, kecepatan angin, zone gempa, ketersediaan material di pasar, rute perjalanan material, lingkungan sosial, sumber dana, peraturan daerah, dll.
  4. Optimasi Syarat Spesifik-Unik. Setelah ada identifikasi syarat spesifik-unik dan kajian keunikan proyek, maka dapat dilakukan proses optimasi dengan tujuan untuk mendapatkan proyek yang lebih murah biaya investasinya, dapat dikerjakan dengan lebih cepat, dan kualitas yang lebih baik. Proses inilah yang tidak ada. Sehingga proyek dikerjakan dgn mahal.
  5. Review Konsultan. Sebagai Owner, seharusnya memasukkan review RKS oleh konsultan ini sebagai dokumen wajib yang harus dilakukan oleh konsultan atas kondisi unik proyek dan optimasinya. Konsultan haruslah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas akurasi RKS proyek.
  6. Review oleh Kontraktor. Sebagai pelaksana proyek, maka kontraktor harus melakukan review RKS dengan hati-hati. Kontraktor dapat menyampaikan review ini pada saat aanwijzing. Sehingga penting dalam proses lelang itu, memberikan cukup waktu bagi semua pihak untuk melakukan review dengan baik. Perubahan RKS pada saat aanwijzing akan lebih baik ketimbang saat pelaksanaan karena memiliki dampak kontraktual.

Mungkin masih ada beberapa rekomendasi langkah yang lainnya. Sementara sejumlah enam point penting di atas yang menjadi usulan dalam tulisan ini. Semoga bermanfaat dan tidak ada lagi RKS copas yang menyebalkan, hehe…

 

(Untuk berdiskusi dan konsultasi terkait permasalahan Project Management yang sedang dihadapi, silahkan klik – Konsultasi. Untuk melihat lengkap seluruh judul posting, silahkan klik – Table of Content.)
Did you like this? Share it:
This entry was posted in Proyek Indonesia and tagged , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Menyoal Penyakit Kronis RKS Yaitu Copas dan Solusinya

  1. one sigma says:

    Mungkin juga bisa ditambahkan solusi dengan membuat tabel RKS yang default baik oleh pemerintah maupun organisasi perhimpunan perusahaan-perusahaan atau SNI. Kan memang isinya pasti itu-itu saja, jadi kalau ada update ada infonya langsung dari lembaga yang mengupdatenya, misal UU pemerintah atau ISO, jadi tidak perlu copas lagi karena sudah dicopaskan oleh autoupdating.

  2. Mencoba sharing dari pengalaman yang baru seumur jagung Pak.
    Menurut saya, khususnya untuk proyek power generation, barangkali proses Feasibility Study dari owner (atau owner consultant) yang menjadi acuan dalam penyusunan RKS tidak berjalan dengan optimal. Akibatnya, pada beberapa RKS yang saya temukan cenderung sama dengan RKS untuk proyek sebelum-sebelumnya atau proyek-proyek lainnya. Saya ambil contoh dari sisi electrical (karena basic saya electrical), bisa kita lihat biasanya RKS akan menyebutkan nilai short circuit tertentu untuk CB di Panel. Dan kecenderungan nilai ini biasanya selalu lebih besar dari nilai hasil kalkulasi dan study pada tahap DED. Ketika kita mengajukan untuk memperkecil nilai ini sesuai dengan hasil study di DED, owner akan berkilah kontraktor harus mengikuti nilai yang ada di RKS yang menjadi lampiran kontrak tanpa ada penjelasan secara teknikal yang jelas. Padahal dengan hasil study di DED yang lebih kecil, harga peralatan yang akan dibeli mejadi lebih murah dan menjadi peluang optimasi cost bagi kontraktor. Sama halnya dengan kabel, yang paling sering saya temukan dan dari hasil sharing dengan beberapa rekan, untuk ukuran kabel 150 kV dan grounding cable, owner akan selalu meminta ukuran kabel yang sesuai dengan yang tertera di RKS, padahal dari hasil kalkulasi di DED, besar kabel yang diperlukan jauh lebih kecil dari ukuran yang diminta RKS.
    Jadi, menurut saya nilai yang ditentukan dalam RKS tidak selalu harus mengikat secara membabi buta, karena bisa dipastikan pada Feasibility Study, study yang dilakukan tidak akan sedetail study pada tahap DED. Ditambah lagi, masing-masing proyek seperti yang Bapak uraikan di atas adalah “unique”, terutama dari sisi peralatan utama. Belum tentu peralatan yang di study pada tahap FS sama dengan peralatan utama yang dipilih oleh kontraktor. Ini juga akan menyebabkan banyak perbedaan dari sisi design electrical, mechanical, process dan instrument.

    • budisuanda says:

      Betul pak…banyak owner yang keliru memahami masalah ini. RKS itu sah2 saja untuk diubah karena karakter proyek itu, makin ke arah eksekusi, makin banyak info updating dan pertimbangan bahwa saat dibuat dalam kondisi waktu yang mepet atau data yang masih cukup terbatas. Malah seharusnya, owner berprinsip akan review RKS apabila memang RKS yg ada itu boros. Tentu perubahan RKS ini harus bisa dipertanggung jawabkan secara teknis dan kontrak. Jika perubahan RKS saat lelang, mungkin tidak terlalu masalah karena belum ada perjanjian dg kontraktor. Jika perubahan saat setelah lelang, maka harus ada perubahan harga jika spek yg diubah itu tidak setara. Owner harus berfikir agar proyeknya dilaksanakan dg harga yang optimal yg artinya secara teknis oke dan dg harga yang murah serta waktu pelaksanaan yang paling cepat yang mungkin sesuai kondisi yg ada.

  3. newbie project engineer says:

    Pak Budi bekerja di dunia proyek sudah berapa tahun? kebanyakan bekerja pada proyek konstruksi bidang apa?
    terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>