Lump sum vs Penyesuaian Harga

Pembahasan ini adalah lanjutan atas tulisan sebelumnya. Dimana kajian diarahkan pada aturan penyesuaian harga yang terdapat dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yang tidak memperlakukan penyesuaian harga pada jenis kontrak lump sum. Akan diuraikan analisis, dampak, serta solusi atas masalah yang ada.

 

Definisi jenis kontrak lump sum adalah suatu jenis kontrak yang jumlah harga pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Dalam jenis kontrak ini, daftar kuantitas dan harga hanyalah pelengkap bila diperlukan, karena tolok ukurnya adalah total nilai penawaran, bukan pada rincian item pekerjaannya.

Definisi di atas membawa pemahaman bahwa risiko kenaikan harga adalah ditanggung oleh kontraktor / penyedia jasa. Sehingga dipersepsikan bahwa adanya fluktuasi harga selama masa kontrak menjadi risiko penyedia jasa. Tapi sering dilupakan bahwa fluktuasi harga berarti dapat terjadi penurunan harga. Sehingga tidak hanya risiko, tapi juga peluang. Tidak jarang terjadi kontraktor diuntungkan akibat harga penawaran saat tender jauh lebih tinggi dari harga aktual saat pelaksanaan. Jika fluktuasi (penurunan) cukup besar, maka semakin besar pula keuntungan kontraktor dan semakin besar pula extra cost yang dibayarkan oleh pemberi tugas.

Di lain pihak, ketentuan penyesuaian harga pada dasarnya adalah solusi dalam mengatasi adanya fluktuasi harga yang dinilai sulit untuk diprediksikan. Penyesuaian harga di sini bisa kenaikan harga dan bisa pula penurunan harga kontrak.

 

Analisis

Dengan tidak berlakunya ketentuan penyesuaian harga berdasarkan Perpres no. 54 Tahun 2010 pada jenis kontrak lump sum, maka penyedia jasa / kontraktor akan menghitung risiko kenaikan harga yang berpotensi terjadi selama masa kontrak.

Secara umum harga-harga terkait kontrak tentu akan mengalami tren kenaikan / inflasi. Jika kondisi perekonomian dianggap stabil, akan mudah untuk membuat prediksi besaran inflasi yang akan terjadi. Namun jika tidak, maka tentu akan sulit untuk menentukan besaran tersebut. Penyedia jasa akan membuat analisa masing-masing terhadap risiko kenaikan harga. Tiap kontraktor memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal menilai risiko tersebut. Sehingga akan menimbulkan perbedaan persepsi atas besaran risiko yang berujung pada perbedaan nilai penawaran atas risiko kenaikan harga. Kita ketahui bahwa risiko kenaikan harga akan semakin sulit diperkirakan jika masa kontrak semakin panjang. Sehingga pada masa kontrak yang panjang, deviasi atas nilai penawaran para kontraktor akan semakin besar.

Risiko sendiri bersifat probabilistik. Jika kondisi perekonomian cenderung stabil, maka akan lebih mudah untuk melakukan prediksi dan probabilitas dapat diyakini. Kebalikannya, jika kondisi perekonomian tidak stabil, maka sulit untuk melakukan prediksi dan probabilitas yang sulit dipastikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perekonomian global dan regional cenderung tidak stabil terlebih dengan adanya krisis ekonomi di Eropa dan Amerika. Krisis semakin sering terjadi dan semakin sulit untuk di atasi. Dengan demikian berarti kejadian volatilitas harga tinggi akan semakin besar.

 

Dampak

Berdasarkan analisis di atas, maka dengan tidak diberlakukannya ketentuan penyesuaian harga pada jenis kontrak lump sum akan menyebabkan:

  • Penawaran penyedia jasa / kontraktor yang relatif lebih tinggi dari yang seharusnya. Sehingga pihak pemberi tugas harus menyediakan ekstra cost yang tidak perlu yang sering tidak disadari.
  • Semakin lama masa pelaksanaan kontrak maka deviasi harga penawaran terhadap yang seharusnya akan semakin besar
  • Kontraktor yang tidak kompeten dalam melakukan analisa dan manajemen risiko akan mengalami kerugian jika memenangkan tender. Lebih lanjut, kondisi ini sering berakibat bermasalahnya pelaksanaan proyek.

 

Solusi

Pada dasarnya tidak ada hubungan antara jenis kontrak lump sum dan ketentuan penyesuaian harga. Suatu kontrak lump sum dapat saja memasukkan ketentuan penyesuaian harga demi pelaksanaan kontrak yang lebih baik dan lancar. Pemberlakuan ketentuan penyesuaian harga dapat dimasukkan dengan situasional sebagai berikut:

  • Jika kondisi perekonomian dianggap stabil sedemikian tidak terjadi fluktuasi harga yang tinggi atau yang berlebihan, sedemikian dinilai dapat diprediksikan dengan keyakinan cukup tinggi, maka ketentuan penyesuaian harga tidak perlu dimasukkan pada kontrak lump sum. Namun dikarenakan tren kondisi perekonomian akhir-akhir ini, maka lebih baik jika untuk kontrak yang masa pelaksanaannya pendek ( misalnya 6 bulan), tidak diberlakukan penyesuaian harga. Sedangkan untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 6 bulan misalnya , tetap diberlakukan ketentuan penyesuaian harga dengan tambahan syarat jika terjadi fluktuasi harga yang berlebihan. Tentunya dapat juga dengan menetapkan batas-batas kriteria penilaian atas fluktuasi harga yang berlebihan. Penjelasan ini dapat dilihat pada posting sebelumnya.
  • Jika terjadi sebaliknya dimana fluktuasi harga sedemikian dinilai cukup tinggi dan sulit diprediksi, maka sebaiknya tetap memasukkan ketentuan penyesuaian harga dengan keharusan untuk menyertakan dokumen analisa harga satuan dan detail BQ saat melakukan penawaran untuk memudahkan proses penyesuaian harga.

 

 

Did you like this? Share it:
This entry was posted in Manajemen Biaya, Manajemen Klaim, Manajemen Pengadaan, Peraturan and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Lump sum vs Penyesuaian Harga

  1. ahsin says:

    Salah satu ketentuan dari lumpsum adalah jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
    Barang/Jasa. Ya kalau pekerjaan rawan terjadi pengaruh inflasi ya berarti kesalahan dari yang menentukan jenis kontrak (pengguna jasa), seharusnya kalo dimungkinkan terjadi eskalasi (penyesuaian harga) ya pake harga satuan.

    Sesuai dengan penjelasan perpres 54 tahun 2010 pasal 51 ayat (1) menyatakan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum, antara lain:
    1. pengadaan kendaraan bermotor;
    2. pengadaan patung;
    3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;
    4. pembuatan aplikasi komputer.
    *ada kata2 dapat, berarti selain 4(empat) di atas bisa dilaksanakan eskalasi

    Dan dalam eskalasi, yang dilakukan perhitungan adalah pengaruh inflasi terhadap harga satuan dengan rumus yg telah ditentukan di perpres. Nah kalau lumpsum tidak ada harga satuan, pekerjaan bersifat orientasi kepada keluaran (output based). Perhitungannya dari apa?kalau misalnya dirinci analisa harga satuan itu namanya sudah bukan harga lumpsum

    • budisuanda says:

      Comment yang menarik, tapi sekali lagi posting saya melihat dari sudut pandang knowledge, bukan peraturan. Intinya posting ini mengkaji peraturan dari sudut pandang knowledge. Sehingga pendapat belum tentu sama karena beda sudut pandang dan belum tentu pula peraturan mengacu knowledge secara benar.
      Ada variant lain dalam lump sum secara knowledge yaitu lump sum fluctuating price dimana jenis kontrak lump sum yang memberlakukan ketentuan price adjustment. Dalam Permen PU No 43 Tahun 2007 tersirat BQ dan Analisa Harga Satuan dapat digunakan bila diperlukan terutama untuk keperluan progres pekerjaan dan pekerjaan tambah-kurang. Sehingga, jika dikehendaki dalam kontrak lump sum dengan klausul penyesuaian harga, maka untuk memudahkan perhitungan penyesuaian harga, boleh saja untuk menyampaikan data analisa harga satuan dan BQ. Rasanya tidak terlalu masalah jika lump sum membuat analisa harga satuan. Menurut saya, semuanya bisa-bisa saja dan tidak berarti membuat analisa harga satuan berarti jenis kontrak berubah menjadi unit price misalnya. Toh, dalam membuat penawaran, kontraktor juga mendapatkan harga dengan membuat analisa harga satuan.
      Perlu dipertimbangkan bahwa ketentuan penyesuaian harga (price adjustment) secara knowledge adalah untuk menempatkan risiko dengan sesuai sedemikian harga tidak menjadi mahal. Ketentuan tersebut lebih condong untuk melindungi pemberi tugas atas kemahalan harga penawaran akibat asumsi risiko berlebihan akibat volatilitas harga.
      Lalu, aplikasi lump sum bukan pada wujud jenis produk, tapi pada “well define product”. Semua pekerjaan, asal dapat didefinisikan dengan jelas lingkup, spek, dan ketentuan lain yang diperlukan sedemikian dapat dinilai sebagai “well define product”, maka kontrak dapat dan bahkan sebaiknya dibuat lump sum.

  2. ahsin says:

    Koreksi pak, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 sudah diganti dengan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011

    • budisuanda says:

      Terima kasih masukannya. Namun perlu saya tambahkan bahwa salah satu varian jenis kontrak lump sum menurut Harold Kerzner adalah Fixed price / lump sum with economic price adjustment. Banyak referensi lain yang menyebutkan bahwa lump sum tidak ada hubungannya dengan price adjustment. Ini terjadi karena fleksibilitas penggunaan jenis kontrak akibat begitu variatifnya kondisi pelaksanaan proyek.
      Nanti akan dipelajari mengenai Permen PU terbaru.

  3. ekops says:

    Mohon pendapatnya.
    Membuat analisa harga satuan atau BQ dalam kontrak lump sum memang sah-sah saja tapi akan menjadi masalah jika terjadi dispute karena engineer tidak dapat membuat well defined product yang reliable di lapangan sehingga akan terjadi koreksi teknis atau pekerjaan tambah kurang.
    Inti dari permasalahan ketika perubahan tersebut menyebabkan penyedia jasa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari forecast of project cost sebelum perubahan. Sedangkan pengguna jasa terkendala terbatasnya budget yang tersedia untuk project tersebut jika harus mengikuti price adjustment dari penyedia jasa.
    Yang membuat aneh dalam kasus ini pengguna jasa sering berpendapat bahwa ini adalah kontrak lump sum sehingga penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menyatakan bahwa spek dan gambar hanya merupakan acuan tapi untuk detilnya diserahkan penyedia jasa sehingga kesalahan tersebut merupakan kesalahan penyedia jasa. Pada kasus lain jika pekerjaan tersebut dihentikan sepihak oleh pengguna jasa maka pekerjaan dihitung unit price walaupun kontraknya lump sum.

    • budisuanda says:

      Pada kontrak lump sum, dituntut well defined product. Ini bermakna bahwa spesifikasi harus disebutkan jelas dan detail. Demikian pula gambar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>